Walikota, Wakil Walikota, Sekda, Ketua DPRD, dan anggota DPRD jalan bersama usai sidamg paripurna
Metronewsntt.com, Kupang – Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Saat ini, Pemkot Kupang tengah mengintensifkan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui mekanisme evaluasi rutin mingguan.
Proses evaluasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jefri Pelt. Sebagai wujud pengawasan ketat, Jefri menetapkan jadwal khusus bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan.
"Kami menjadwalkan evaluasi rutin setiap Selasa dan Rabu. Inspektorat Daerah akan mendampingi saya, dan setiap OPD dipanggil langsung ke ruangan kerja saya untuk melaporkan progres atas LHP yang ada," ujar Sekda Kota Kupang, Jefri Pelt, Rabu (15/7/2026).
Langkah proaktif ini merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Kupang, Chris Widodo, guna memastikan seluruh catatan pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu.
Lebih lanjut, Jefri Pelt menekankan bahwa gerak cepat ini bertujuan untuk membangun sistem kerja pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam pengelolaan anggaran. Melalui evaluasi intensif, Pemkot Kupang ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap konsisten berada di jalur yang benar dan transparan.
"Tindak lanjut terhadap LHP ini dilakukan agar lebih efektif. Hasil evaluasi setiap minggunya akan menjadi bahan laporan progres kepada Bapak Wali Kota terkait sejauh mana tindak lanjut yang telah dicapai," tutup Jefri.
Langkah konkret Pemkot Kupang dalam menindaklanjuti LHP BPK tersebut mendapat apresiasi positif dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Kupang, Ahmad Tallib, menilai langkah evaluasi rutin ini sebagai sinyal positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
"Saya mengapresiasi pemerintah, sebab ada batas waktu dari LHP BPK itu. Apa yang telah dilakukan pemerintah kota dengan evaluasi rutin tiap pekan bersama OPD adalah wujud nyata tata kelola anggaran yang akuntabel," kata legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.(mnt)