Silpa Rp 66,6 Miliar Jadi Sorotan Empat Fraksi DPRD: Bukan Prestasi, Tapi Gagal Program

Anggota Fraksi DPRD kots Kupang

Metronewsntt.com, ​Kupang – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 66,6 miliar memicu kritik keras dari legislatif. 

Dalam rapat paripurna Masa Sidang II Tahun 2025/2026, Selasa (23/6/2026), empat fraksi di DPRD Kota Kupang yakni Demokrat, PAN, NasDem, dan Golkar secara resmi menyampaikan pandangan umum terkait Nota Pengantar Wali Kota Kupang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dengan menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran tersebut.

​Fraksi NasDem menjadi salah satu yang bersuara paling tajam. Juru bicara Fraksi NasDem, Meirlon Fanggidae, menegaskan bahwa besarnya Silpa bukanlah sebuah prestasi, melainkan indikator nyata adanya program-program publik yang gagal terealisasi. 

Pandangan serupa disampaikan oleh Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Dicky Tallo, yang menilai Silpa besar tidak bisa serta-merta dianggap sebagai efisiensi anggaran. 

Menurutnya, pemerintah harus mencermati apakah hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan, lemahnya perencanaan, atau pengendalian anggaran yang kurang optimal.

Oleh karena itu, PAN mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara rinci program prioritas apa saja yang tidak mencapai target serta faktor penghambatnya, termasuk dari aspek pengadaan barang dan jasa.

Menutup pandangannya, Fraksi PAN berharap Pemkot Kupang dapat segera merumuskan langkah konkret untuk mempercepat kualitas perencanaan program agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat

​Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Djuneidi Kana, menekankan bahwa kenaikan pendapatan daerah tidak otomatis mencerminkan kinerja yang baik.

Ia berargumen bahwa keberhasilan kinerja baru dapat diukur apabila pendapatan tersebut menghasilkan dampak nyata, seperti penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan kesehatan beban keuangan daerah.

 Demokrat mendesak Pemkot Kupang untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai komponen penyumbang Silpa terbesar agar penumpukan anggaran tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.

​Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Mohammad Darwis menyoroti urgensi evaluasi menyeluruh. 

Golkar berharap nilai Silpa yang cukup besar ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran di masa depan dapat lebih tepat sasaran, sehingga meminimalisir potensi dana yang tidak terserap.(mnt)

Baca juga :

• Waspada Dampak Kemarau, 137 Kejadian Kebakaran Rumput Landa Kota Kupang
• Waspada Musim Kemarau , Damkar Kota Kupang Catat 210 Kasus Kebakaran Sepanjang 2026
• Sinergi Legislatif dan Eksekutif Kawal Anggaran 3 Bulan ke Depan, Sidang Perubahan DPRD Kota Kupang Rampung
• DPRD Kota Kupang Desak Pemkot Antisipasi Dampak Kesehatan Akibat Kabut Asap
• Kota Kupang Tuan Rumah , Ribuan Atlet Talenta Khusus Siap Guncang Panggung PESONAS II NTT