Pansus LKPj Terbentuk, DPRD Kota Kupang Mulai Bedah Pertanggungjawaban Pemerintah

Ketua Pansus, Tellen Daud dan Sekretaris Pansus DPRD Kota Kupqng, Neda Lalay

Metronewsntt.com, Kupang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Tim ini dijadwalkan bekerja secara intensif selama delapan hari kerja, terhitung mulai tanggal 14 hingga 23 April 2026, guna memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

​Ketua Pansus, Tellendmark Daud,Senin (13/4/2026) digedung DPRD Kota Kupang menegaskan bahwa evaluasi tahun ini akan berfokus pada efektivitas kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari tahun sebelumnya. 

"Kita akan menilai capaian kinerja termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan strategis yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pada Pansus tahun yang lalu. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Karena rekomendasi Pansus itu menjadi pijakan pemerintah untuk melaksanakan perencanaan berikutnya," ujar legislator dari Partai Golkar tersebut.

​Tellen menambahkan bahwa pihaknya tidak akan terpaku pada laporan di atas kertas saja. Pansus direncanakan turun langsung untuk melakukan uji petik guna mencocokkan laporan administrasi dengan realita di lapangan. 

"Nanti kita akan turun uji petik di lapangan. Apakah program dan kegiatan itu output-nya jelas, outcome-nya juga seperti apa? Jadi jangan seputar output-nya ada, tapi dia outcome-nya tidak jalan, atau manfaatnya tidak ada," tegasnya saat menjelaskan mekanisme kerja tim.

​Terkait jadwal, Pansus akan mengawali agenda dengan pemanggilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pendalaman materi sebelum tim bergerak ke lokasi. Agenda ini dirancang agar proses evaluasi berjalan transparan dan akuntabel di tengah tahun anggaran yang sedang berjalan.

​Senada dengan hal itu, Sekretaris Pansus, Neda Ridla Lalay, meminta komitmen penuh dari seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. 

Ia memberikan peringatan agar setiap rapat pembahasan dihadiri langsung oleh kepala dinas atau badan tanpa diwakilkan. "Kami berharap peran aktif pimpinan OPD agar yang datang bukan perwakilan, sehingga waktu kita tidak habis hanya untuk koordinasi ulang," ungkap Srikandi Partai NasDem ini..

​Neda juga menyinggung masalah penyerapan anggaran yang harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

 Ia berharap tidak ada lagi alasan anggaran yang mengendap atau SiLPA yang membengkak sementara masyarakat masih membutuhkan bantuan. "Jangan bicara SiLPA kalau faktanya kebutuhan masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi. Semua program harus dipastikan berjalan dengan baik sampai ke tangan masyarakat," pungkasnya.

​Adapun struktur personalia Pansus LKPj DPRD Kota Kupang TA 2025 dipimpin oleh Ketua Tellendmark Daud (Golkar), Wakil Ketua Maudy Dengah (Demokrat), dan Sekretaris Neda Ridla Lalay (NasDem). Tim ini juga diperkuat oleh anggota lintas fraksi, di antaranya Moses Mandala dan Dance Bistolen (Gerindra), Absalom Sine (NasDem), Barche Bastian dan Salamon Pelokila (PDI Perjuangan), Yafet Horo (Golkar), Roy Riwu Kaho dan Ronny Lotu (PKB), Ebed Manafe (Demokrat), Dicky Tallo dan Robby Kan (PAN), serta Benny Selan dan Muhammad Ramli (Partai Gabungan Hanura, PSI, Bersatu).(mnt)

Baca juga :

• Waspada Dampak Kemarau, 137 Kejadian Kebakaran Rumput Landa Kota Kupang
• Waspada Musim Kemarau , Damkar Kota Kupang Catat 210 Kasus Kebakaran Sepanjang 2026
• Sinergi Legislatif dan Eksekutif Kawal Anggaran 3 Bulan ke Depan, Sidang Perubahan DPRD Kota Kupang Rampung
• DPRD Kota Kupang Desak Pemkot Antisipasi Dampak Kesehatan Akibat Kabut Asap
• Kota Kupang Tuan Rumah , Ribuan Atlet Talenta Khusus Siap Guncang Panggung PESONAS II NTT