Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, SSP Gelar Monev Bersama Jejaring

Pose bersama

Metronewsntt.com, Kupang– Lembaga Sanggar Suara Perempuan (SSP) bersama Rumah Perempuan Kupang menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama jejaring mitra kerja pada Kamis (29/1/2026). 

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

​Sejumlah mitra strategis turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Direktorat PPA dan PPO Polda NTT, Rumah Harapan GMIT, Kelompok Kerja Ruang Aman untuk Berbagi (Rumbai), Yayasan Umedaya Nusantara, perwakilan sekolah (SMP Swadaya Nusantara), serta insan media.

​Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Rumah Perempuan Kupang, Desa Mata Air, Kabupaten Kupang ini dipimpin langsung oleh Direktur SSP, Rambu Atanau Mella, didampingi Direktris Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe.

​Ditemui awak media usai kegiatan, Direktur SSP, Rambu Atanau Mella, menjelaskan bahwa pertemuan evaluasi berkala ini merupakan agenda tetap organisasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi kerja sama yang telah dibangun. 

Ia menegaskan bahwa melalui evaluasi tersebut, SSP berkomitmen membedah setiap potensi dan kendala di lapangan guna memastikan program layanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​Rambu memaparkan bahwa saat ini wilayah kerja SSP telah meluas hingga mencakup enam kabupaten/kota di NTT, yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Malaka, dan Alor.  Di Kabupaten Rote Ndao, SSP bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah melalui perpanjangan nota kesepakatan (MoU) kerja sama untuk empat tahun ke depan.

​Selain ekspansi wilayah, inovasi juga muncul di Kabupaten Alor dengan lahirnya organisasi lokal bernama Suara Perempuan Alor atau "Super" yang digerakkan oleh kelompok anak muda. 

Rambu optimis bahwa dengan koordinasi kuat dan kemitraan erat bersama jejaring yang ada  gerakan perlindungan perempuan dan anak akan semakin masif dan transparan.

​Dukungan serupa disampaikan oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fridinardi Kameo, Kanit 1 Subdit 1 Perempuan, Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.

 Ia menilai kolaborasi antara kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat sangat krusial dalam mengevaluasi penanganan perkara di lapangan.

​"Kami sangat antusias dengan Monev ini. Di sini kita bisa bertukar pikiran serta berbagi kelebihan dan kekurangan, sehingga dalam penanganan kasus, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak di NTT," ungkap AKP Fridinardi. 

Ia menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk menyelaraskan persepsi antara penegak hukum dan pendamping korban agar proses hukum sejalan dengan pemulihan psikologis korban.

​Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) tersebut, Direktris Rumah Perempuan, Libby Sinlaeloe, menyampaikan terima kasih dan apresiasi mendalam atas kehadiran serta kontribusi aktif para mitra kerja.

 Ia menegaskan bahwa sinergi yang telah terjalin dalam melakukan kampanye pencegahan hingga proses rehabilitasi merupakan faktor kunci dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT secara tuntas.(mnt)

Baca juga :

• Terima Mahasiswa KKN-T Undana, Sekda Kabupaten Kupang Dorong Pemetaan Wisata Semau dan Amfoang
• Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Kupang: Adu Visi Tanpa Kampanye Hitam
• Bupati Yosef Lede Buka Diklat Calon Kepala Sekolah: Cetak 60 Pemimpin Pendidikan Tangguh untuk Masa Depan Kabupaten Kupang
• Ultimatum 1x24 Jam untuk KSOP, Komisi IV DPRD NTT Tuntut Kelancaran Ekspedisi di Pelabuhan Bolok
• Konsolidasi dan Regenerasi, LMND NTT Gelar Konferwil V di TTU untuk Perkuat Arah Gerakan Rakyat