Pakar Undana Prof. Dr. David B. W. Pandie: Lemahnya Transportasi Publik Picu Borosnya Energi di Kota Kupang

Diskusi Kebijakan Publik Energi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi, yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Bisnis (FWB) Kupang, Senin (3/11/2025).

Metronewsntt.com, Kupang– Pakar Kebijakan Publik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Prof. Dr. David B. W. Pandie, M.S., melontarkan kritik keras terkait lemahnya sistem transportasi publik di Kota Kupang. Menurutnya, kondisi ini adalah faktor utama pemicu pemborosan energi besar-besaran di ibu kota NTT tersebut.

​Prof. David mengungkapkan hal ini dalam Diskusi Kebijakan Publik Energi: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi, yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Bisnis (FWB) Kupang, Senin (3/11/2025).

​“Sektor transportasi merupakan pengguna energi terbesar. Di Kupang, orang lebih memilih membeli motor atau mobil karena transportasi publik tidak memadai. Akibatnya, konsumsi bahan bakar melonjak dan energi menjadi sangat boros,” tegas Prof. David.

​Ia menilai, kondisi itu menggambarkan ketidakseimbangan antara kebijakan energi dan kebijakan transportasi publik, di mana pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi terjadi di tengah ketiadaan sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau.

​“Transportasi publik kita stagnan sejak tahun 1980-an. Layanan angkutan kota tidak berkembang, trayek terbatas, dan tarifnya tidak diatur dengan baik. Akibatnya, masyarakat memilih kendaraan pribadi,” ungkapnya.

​Ketergantungan pada kendaraan pribadi ini, lanjut Prof. David, tidak hanya memperparah kemacetan dan polusi, tetapi juga secara langsung membebani keuangan masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja berpenghasilan rendah.

​“Mahasiswa Undana, Unwira, dan Unika bisa mencapai puluhan ribu orang. Namun, biaya mereka ke kampus setiap hari kadang lebih mahal dari uang kuliah karena tidak ada transportasi umum yang layak,” ujarnya.
​Prof. David menegaskan, tanpa perbaikan layanan transportasi publik, upaya efisiensi energi di Kota Kupang akan sulit terwujud.

​“Kita selalu bicara soal subsidi energi hingga ratusan triliun, tapi tanpa sistem transportasi publik yang efisien, energi kita akan terus boros. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan nyata untuk mengembangkan transportasi publik yang murah dan ramah energi,” tegasnya.

​Ia menutup dengan mengingatkan bahwa efisiensi energi perlu dimulai dari kebijakan yang berpihak pada masyarakat. "Efisiensi energi bukan hanya soal mematikan lampu di fasilitas umum, tapi juga bagaimana menciptakan sistem transportasi yang membuat masyarakat tidak tergantung pada kendaraan pribadi,” tutupnya.(mnt)

Baca juga :

• Terima Mahasiswa KKN-T Undana, Sekda Kabupaten Kupang Dorong Pemetaan Wisata Semau dan Amfoang
• Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Kupang: Adu Visi Tanpa Kampanye Hitam
• Bupati Yosef Lede Buka Diklat Calon Kepala Sekolah: Cetak 60 Pemimpin Pendidikan Tangguh untuk Masa Depan Kabupaten Kupang
• Ultimatum 1x24 Jam untuk KSOP, Komisi IV DPRD NTT Tuntut Kelancaran Ekspedisi di Pelabuhan Bolok
• Konsolidasi dan Regenerasi, LMND NTT Gelar Konferwil V di TTU untuk Perkuat Arah Gerakan Rakyat