Terungkap dalam Acara Ngopi, Ada 19 Keluarga Penerima Bantuan Telur dan Ayam Tidak Layak Dikonsumsi

Pj. Walikota Kupang sementara memberikan penjelasan dalam.acara Ngopi bersama warga

Metronewsntt.com, Kupang---Warga penerima bantuan telur dan ayam untuk penamganan stunting mengeluh bantuan peningkatan gizi  bayi balita  yang diterima dalam kondisi rusak.

Hal ini terungkap dalam acara bertajuk "Ngopi" (Ngobrol Inspiratif) bersama para Ketua RT/RW, LPM, Lurah, dan Camat se-Kecamatan Kota Raja, Rabu (13/11/2024), bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Pertemuan ini bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi bersama demi meningkatkan kualitas hidup warga.

Acara Ngopi yang  dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ignasius Repelita Lega, SH, beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah lingkup Kota Kupang, Camat Oebobo, Lurah, Ketua LPM, serta Ketua RT/RW se-Kecamatan Kota Raja.

Penjabat Wali Kota, Linus Lusi dalam acara itu, menyoroti beberapa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah, antara lain penanganan stunting, kebersihan lingkungan, serta peningkatan infrastruktur. Berdasarkan data, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat angka stunting tertinggi kedua secara nasional. Di Kota Kupang, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, mencapai 4.086 anak balita yang terdampak.

"Pemerintah Kota Kupang menargetkan penurunan angka stunting hingga 2.000 kasus dalam enam bulan ke depan melalui berbagai intervensi, seperti edukasi gizi dan bantuan pangan," ujar Penjabat Wali Kota.

Namun, sejumlah Ketua RT melaporkan kendala di lapangan terkait distribusi bantuan. Ketua RT 006 Kelurahan Bakunase menyampaikan bahwa bantuan telur dan ayam yang diterima beberapa keluarga penerima manfaat dalam kondisi rusak. Dari 22 keluarga penerima, 19 di antaranya menerima bantuan yang sudah tidak layak konsumsi. 

Menanggapi hal ini, Penjabat Wali Kota berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk segera mengganti bantuan tersebut dengan yang berkualitas baik. (mnt/*)

Baca juga :

• Pemkot Kupang Terima LHP Semester II 2024 dari BPK Perwakilan NTT
• Komisi III DPRD Kota Kupang Tinjau Pelaksanaan Program Kegiatan di Lapangan
• Masalah Lahan Dominasi Pengaduan Masyarakat di DPRD Kota Kupang
• Jalankan Fungsi Pengawasan, Komisi II DPRD Kota Kupang Lakukan Monitoring ke Mitra Kerja
• Ini Harapan DPRD Kota Kupang Buat Kepala Daerah Terpilih